Warga Kab Kediri Cukup Bawa KTP Berobat ke RS

KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta Dinas Kesehatan untuk mempermudah pelayanan dengan cukup membawa KTP saat berobat ke rumah sakit. 

Hal ini disampaikan bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kediri, Achmad Khotib saat rapat koordinasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

Baca juga: Nurhadi DPR RI Komisi IX Ajak Masyarakat Pilih Pangan Olahan yang Tepat dan Sehat

Menurut Mas Dhito, dengan mendorong capaian Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya, permudahan layanan tersebut sangat dimungkinkan sebagai jaminan kesehatan masyarakat. 

Capaian UHC tahun depan di Kabupaten Kediri, kata Mas Dhito, minimal harus mencapai 90 persen. 

Baca juga: Ratusan Anak Idap Gangguan Ginjal Akut Misterius, Kurniasih Mufidayati Minta BPOM Periksa Obat Anak

“Hal ini langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjamin (kesehatan) masyarakatnya, ” kata Mas Dhito pasa Selasa (6/12/2022). 

Lebih lanjut, Mas Dhito menginstruksikan Kadinkes untuk melakukan capaian UHC sekaligus mempersiapkan mekanisme dan sistem berobat dengan KTP di rumah sakit. 

Baca juga: Nurhadi NasDem Lakukan Sidak TPA Sekoto Bantu Wujudkan Aspirasi Warga

“Bebarengan dengan memenuhi target UHC, Dinkes harus mempersiapkan bagaimana caranya sistem dan mekanisme bahwa masyarakat itu berobat hanya cukup membawa KTP ke rumah sakit, ” tegas Mas Dhito. 

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, capaian UHC hingga minggu pertama Desember 2022 mencapai 78, 74 persen. Menilik capaian tersebut, Khotib menjelaskan pihaknya akan menyiapkan skema dan persiapan. 

Baca juga: Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tangani Ketidaktersediaan Vaksin Meningitis

Secara teknis, kata Khotib, ada dua skema yang dipersiapkannya agar pelayanan berobat di fasilitas kesehatan cukup dengan KTP. Yang pertama, masyarakat didorong untuk mempunyai jaminan kesehatan. Salah satunya dengan BPJS. 

Skema kedua, pembiayaan jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) bagi masyarakat kurang mampu. Dimana, penerima manfaat dari PBID pergeseran dari penerima manfaat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 

Baca juga: Petugas Lapas Permisan Nusakambangan Ikuti Sosialisasi Teknis Tata Laksana Kesehatan Mental Tahun 2022

“Terbitnya peraturan presiden, kita (pemerintah daerah) tidak boleh dengan skema ganda. Otomatis semua alokasi Jamkesda selama ini akan kita geser untuk mendaftarkan warga kurang mampu melalui skema PBID, ” jelas Khotib. 

Khotib berharap, sejalan dengan meningkatnya capaian UHC, nantinya masyarakat hanya cukup membawa KTP ke rumah sakit. “Sekarang KTP itu juga sekaligus bisa sebagai kartu BPJS, ” tuturnya.